Alur Proses Penerbitan Peraturan Desa (PERDES)

Merujuk dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, mengatur bahwa alur penerbitan peraturan desa adalah sebagai berikut :

I. Perencanaan.

Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) dalam rencana kerja Pemerintah DesaMasukan berdasarkan masyarakat

Oleh Kepala Desa

Konsultasi menggunakan rakyat

Tindak lanjut

Disampaikan pada BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)Diusulkan sang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Bukan Renbang JM, RKPDes, APBDes, Perdes LPJ Realisasi APBDes.Diusulkan sang Anggota kepada pimpinan buat ditetapkan.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) mengundang Kepala Desa buat membahas & menyepakati rancangan Peraturan Desa, Dalam hal ranperdes sama, didahulukan ranperdes usulan BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD), Ranperdes usulan Kades menjadi sandingan. Ranperdes yg belum dibahas dapat ditarik balik  oleh pengusul. Ranperdes yg sudah dibahas nir bisa ditarik pulang, kecuali atas kesepakatan  beserta antara Pemerintah Desa & BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD).Ranperdes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada ketua Desa buat ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 Hari terhitung sejak lepas konvensi. Ranperdes harus ditetapkan oleh ketua Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 Hari terhitung semenjak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

(1) Ranperdes yg telah ditambahkan pertanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.

(2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Ranperdes, wajib  diundangkan dalam Lembaran Desa & absah sebagai Perdes.

V. Penyebarluasan

Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) sejak penetapan penyusunan ranperdes penyusunan Ranperdes pembahasan Ranperdes hingga Pengundangan PerdesPenyebarluasan dilakukan buat memberikan informasi &/atau memperoleh masukan rakyat dan para pemangku kepentingan.

Ranperdes mengenai APB Desa, pungutan, rapikan ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yg telah disepakati Kades dan BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD), disampaikan kepada Bupati/Walikota Melalui camat paling lambat tiga hari buat dievaluasi.Dalam hal Bupati/Walikota nir memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku menggunakan sendirinya.Hasil penilaian ranperdes diserahkan sang Bupati/Walikota paling usang 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya ranperdes.Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan output penilaian sebagaimana, Kepala Desa harus memperbaikinya.Kepala Desa memperbaiki ranperdes paling usang 20 hari sejak diterimanya output evaluasi.Kepala Desa bisa mengundang BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) buat memperbaiki ranperdes.

Hasil koreksi & tindaklanjut Bupati/Walikota melalui camat. Disampaikan pada Kepala DesaDalam hal Kepala Desa tidak meninjaklanjuti output penilaian sebagaimana dimaksud & permanen menetapkan sebagai Perdes,Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.Bupati/Walikota bisa menciptakan tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa.Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menggunakan keputusan Bupati/WalikotaPeraturan Desa yg telah diundangkan disampaikan sang Kepala Desa pada Bupati/Walikota paling lambat 7 Hari semenjak diundangkan buat diklarifikasi.Bupati/Walikota melakukan klarifikasi Perdes menggunakan menciptakan tim penjelasan paling lambat 30 hari semenjak diterima. Hasil penjelasan bisa berupa: Hasil klarifikasi yg telah sinkron dengan kepentingan generik, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil klarifikasi yg bertentangan menggunakan kepentingan generik dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yg lebih tinggi.Dalam hal output penjelasan tidak bertentangan dengan kepentingan generik, &/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.Bupati/Walikota menerbitkan surat output penjelasan yang berisi hasil klarifikasi yg sudah sinkron.Evaluasi merupakan pengkajian & evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan menggunakan kepentingan umumdan/atau Peraturan Perundang-undangan yg lebih tinggi.Klarifikasi merupakan pengkajian & evaluasi terhadap Peraturan di Desa buat mengetahui bertentangan dengan kepentingan generik, &/atauPeraturan Perundang-undangan yg lebih tinggi.